- Axana Office : Zona komersial K1 · Penyedia VO bisa PKP · Dokumen lengkap
- Alamat Bisnis Terdaftar
- PT Axana Kiki Karunia
Terverifikasi OSS
Lokasi diizinkan untuk perizinan berusaha
- Dasar hukum
- UU No. 40/2007 (PT)
- SE BPTSP DKI No. 6/2016
- PP No. 5/2021 (OSS RBA)
- PER-7/PJ/2025 (PKP)
- Definisi
Apa itu Virtual Office, dan Cocok untuk siapa
Yang Anda dapatkan
- Alamat bisnis resmi di zona komersial
- Surat keterangan domisili & perjanjian sewa
- Penerimaan surat dan paket
- Layanan resepsionis dan call handling
- Akses ruang meeting sesuai paket
Cocok untuk
- Startup dan UMKM
- Freelancer dan Konsultan
- Profesional: Akuntan, Pengacara, Arsitek, dll
- Perusahaan jasa: Digital marketing, IT, dll
- Bisnis luar kota yang butuh alamat cabang di Jakarta
- Bukan untuk manufaktur, gudang, atau ritel fisik
- Legalitas
Virtual Office di Jakarta sah dan diakui regulasi
- UU 40/2007 · Ps. 5
- SE BPTSP 6/2016
- PP 5/2021
- Syarat kunci: lokasi di zona perkantoran / perdagangan & jasa — bukan zona permukiman.
- Checklist
Cara memilih Penyedia Virtual Office di Jakarta
Cek zonasi gedung
Pastikan komersial atau perkantoran, bukan permukiman. Ini penentu utama lolosnya perizinan usaha Anda.
Pastikan penyedia VO sudah PKP
Jika bisnis atau badan usaha Anda sudah berkembang, Anda memerlukan VO yang legalitasnya memenuhi syarat untuk pengajuan PKP. Tanpa legalitas Penyedia Kantor Virtual yang sesuai, pengajuan PKP Anda akan gugur dari awal. Dan walaupun mungkin usaha Anda saat ini baru memulai, Anda tetap membutuhkan fleksibilitas jika suatu saat usaha Anda sudah berkembang, sehingga butuh dikukuhkan menjadi PKP.
Minta legalitas gedung
IMB/PBG dan PBB harus ada dan bisa ditunjukkan.
Periksa dokumen yang Anda terima
Minimal ada perjanjian sewa dan surat keterangan domisili, dan invoice resmi.
Pastikan ada bangunan fisik
Ruang meeting yang bisa dipakai untuk melakukan pertemuan dengan Client, Supplier, dan Rekanan.
Cek lokasi dan akses
Lokasi yang dekat dengan bank, akses tol, dan transportasi umum akan memudahkan operasional dan kunjungan klien.
Waspadai harga sewa yang terlalu murah
Harga sewa jauh di bawah pasar bisa berarti lokasi VO berada di zonasi abu-abu, tidak ada fasilitas fisik (contohnya ruang meeting bersama) atau legalitas tidak memadai.
- Perbandingan Wilayah
Wilayah Jakarta: mana yang tepat untuk Anda
| WILAYAH | KARAKTER | PERTIMBANGAN |
|---|---|---|
| Jakarta Pusat | Pusat pemerintahan & bisnis | Prestige tinggi, biaya paling mahal |
| Jakarta Selatan | Kawasan korporat (SCBD, TB Simatupang) | Citra premium, harga tertinggi |
| Jakarta Barat | Niaga & pergudangan | Pilihan menengah, akses tol baik |
| Jakarta Utara | Pelabuhan & industri | Cocok untuk logistik & perdagangan |
| Jakarta Timur Lokasi Axana | Komersial & akses transit kuat | Biaya efisien, banyak fasilitas umum & akses transportasi |
- Biaya
Kisaran Biaya Virtual Office di Jakarta
| SEGMEN | KISARAN / TAHUN | CONTOH AREA |
|---|---|---|
| Premium (Grade A) | Rp 8 jt - 12 jt+ | SCBD, korporat Jakarta Selatan |
| Menengah | Rp 3 jt - 7 jt | Gedung komersial berbagai wilayah |
| Efisien | Rp 2,25 jt - 3 jt | Zona komersial akses baik, contohnya Jakarta Timur |
- Solusi VO Jakarta dari Axana
Virtual Office dari Axana
Rp 2.300.000
/ tahun · paket Silver
ZONA K1
Lolos verifikasi OSS
PKP
Bisa untuk pendaftaran PKP
Akses
5-10 menit dari Bank (BCA, Mandiri, BNI, dll) , dekat dengan gerbang Tol, akses LRT & Stasiun Manggarai & Matraman
Dokumen
Surat Keterangan Domisili, perjanjian sewa, dan dokumen pendukung lainnya.
- Pengukuhan PKP
Syarat agar virtual office lolos pengajuan PKP
Dari sisi penyedia VO
- Sudah dikukuhkan sebagai PKP
- Menyediakan ruang fisik untuk kegiatan usaha
- Nyata menjalankan layanan pendukung kantor
Dari sisi Anda
- KLU/KBLI di bidang jasa yang bisa dikerjakan di VO
- Kontrak sewa minimal satu tahun
- Alamat tidak dipakai hanya untuk korespondensi
- Status pajak direksi valid, tanpa tunggakan
- Beberapa persyaratan dokumen akan diperlukan saat mengajukan permohonan pengukuhan PKP.
- FAQ
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aturan pajak, regulasi dan perizinan dapat berubah. Verifikasi ke instansi terkait atau konsultan sebelum mengambil keputusan.